8 Partai Deklarasi Menolak sistem Pemilu Proporsional Tertutup.

Potensi proporsional tertutup sangat Besar, ditinjau dari lemahnya hasrat donatur pilkada dan pileg ditingkat Dapil / daerah.

Semua donatur/ Bandar fokus di Pilpres, kenapa demikian?

Hal ini dikarenakan, sistem investasi secara otomatis berubah setelah adanya UU Ciptakerja dan Keberadaan kementrian investasi. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat para investor akan sangat rugi jika harus spekulasi besar besaran membiayai caleg maupun kepala daerah, sedangkan secara fungsi, banyak kewenangan daerah tentang investasi dikembalikan ke pusat.

Terlebih hari ini, banyak pemain daerah diburu kejaksaan dan KPK. sehingga gubernur, bupati maupun kepala dinas akan sulit sekali bermain mata terkait izin usaha perusahaan besar.

Meskipun kewenangan masih banyak dipegang kepala daerah karena dikuatkan oleh UU Otonomi daerah, tapi tetap lemah karena kuatnya pembiayaan politik/demokrasi masih bergantung pada para donatur/ bandar yang punya kepentingan investasi di daerah. Sedangkan hari ini, investasi sudah sangat cukup dipermudah dengan adanya kementrian investasi.

Disaat tidak ada modalnya demokrasi atau kampanye, maka seberapa kuat putra daerah akan ngotot mempertahankan diri berjuang secara terbuka? Dimana untuk jadi bupati atau gubernur, harus menyiapkan anggaran kisaran 50-100 miliar lebih. Uang dari mana?

Begitu juga dengan para calon anggota dewan kabupaten dan provinsi yang harus menyiapkan anggaran kisaran 250 sampai 2 M . Tentunya akan sangat berat jika harus pakai isi saku sendiri.

Melihat kondisi ini, akan ada potensi pemilihan menggunakan sistem proporsional tertutup, para caleg hanya akan jadi busur partai, dimana semua kebijakan dikembalikan pada struktur partai, karena yang punya anggaran hanya partai dan pemilik partai .

Jangan heran, pilkada serentak 2024 tak semeriah pilkada 2018, dimana tiap gang dan tempat umum sudah bertebaran baleho para calon 2 tahun sbeelum pemilihan.

Berbanding terbalik hari ini, dimana mana terpampang hanya muka para capres, ketua partai. Seolah sepi dan masih saling membaca? Atau belum adanya donatur yang siap jor joran sejak awal membiayai pemasangan baleho, kordinasi relawan atau pembuatan posko pemenangan?

Akankah kondisi ini sebagai pertanda kalau safari poltiknya para pengendali tidak fokus pada pilpres tapi bagaimana memasifkan sistem pemilu proporsional tertutup dan lemahnya minat investor jadi donatur pilkada dan pileg di daerah?